Sosialisasi Rencana Pembangunan TPST Tambakboyo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman mengadakan Sosialisasi Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tambakboyo di Ruang Rapat Kantor Desa Condongcatur pada hari Rabu (19/02/2020). Acara ini diselenggarakan dalam rangka pengajuan perijinan pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Condongcatur sebagai syarat Penyusunan Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pembangunan TPST Tambakboyo dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari unsur perwakilan warga, Perangkat Desa, Anggota BPD Condongcatur dan Muspika Kecamatan Depok. Narasumber dalam kegiatan FGD ini diantaranya Kepala DLH Kabupaten Sleman, Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T. dan Dibyo Saputro, S.T., M.Sc. dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberi pemahaman  bagi warga dan Perangkat Desa terkait dengan jenis pengolahan dan teknologi yang digunakan dalam operasional TPST Tambakboyo.

Acara ini dibuka oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Condongcatur yang kemudian diisi oleh narasumber pertama, yaitu Kepala DLH Kabupaten Sleman. Sebagai pengantar, Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T. mengemukakan bahwa Pembangunan TPST Tambakboyo memiliki dampak positif yaitu adanya pengelolaan sampah di wilayah tersebut dan diharapkan ada dukungan dari masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Beliau juga menyampaikan bahwa kondisi eksisting di lokasi merupakan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) di mana terdapat aktivitas transit sampah yang kemudian dipilah oleh pemulung dan kemudian dibawa ke TPA. Aktivitas di TPST berupa pemilahan, pendaurulangan/pengomposan, pemanfaatan kembali dan residu yang dihasilkan akan diolah dengan teknologi yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh BPPW DIY

Dalam paparannya, Dibyo Saputro, S.T., M.Sc. menyampaikan bahwa penyusunan Detailed Engineering Document (DED) sudah dilakukan pada tahun 2018 dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Sleman (Bappeda dan DLH). TPST Tambakboyo pada tahap awal operasional mampu mengolah sampah 30-40 ton/hari sampai sekitar 140 ton/hari pada tahap pengoperasian optimal. Teknologi yang akan digunakan yaitu pembakaran dengan insinerator dan pengomposan, sementara sampah yang masuk akan dipilah terlebih dahulu dengan menggunakan conveyor. Dengan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA menjadi sekitar hanya 4% saja. Untuk operasional TPST akan diserahkan kepada Kabupaten Sleman dan akan dioperasikan oleh UPTD Pelayanan Persampahan. Beliau juga menyampaikan akan sangat disayangkan jika pekerjaan ini tidak dapat terlaksana karena dari sisi anggaran sudah disiapkan dan diharapkan untuk sisi lahan dan sosial untuk dapat siap juga.

Pada sesi diskusi, perwakilan warga mengeluhkan tentang jalan akses yang merupakan jalan lingkungan yang rusak karena dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah. Hal ini disebabkan karena hanya terdapat satu jalur untuk keluar dan masuk kendaraan pengangkut sampah. Selain itu, polusi dan dampak operasional TPST juga menjadi salah satu perhatian warga. Dari perwakilan BPD Desa Condongcatur berharap agar prosedur yang dilalui sesuai dengan peraturan yang ada dan warga terdampak harus memperoleh kompensasi atau manfaat dari pembangunan tersebut.

Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T. menyampaikan bahwa lokasi tersebut dipilih karena sebelumnya sudah menjadi Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS). Beliau juga menekankan bahwa DLH Kabupaten Sleman akan bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan akses masuk dan sudah mengikuti prosedural perizinan yang ada. Dokumen UKL-UPL juga sudah melalui pembahasan sampai tingkat padukuhan. Selain itu, pemulung yang beraktivitas di sana dapat diberdayakan menjadi pemilah sampah. Sementara  itu, Dibyo Saputro, S.T., M.Sc. juga menyampaikan bahwa gas buang TPST sudah aman karena akan diproses terlebih dahulu.

Sosialisasi ini kemudian akan menjadi bahan informasi bagi perwakilan warga untuk disebarluaskan ke warga sekitar. Berdasarkan kesepakatan, akan diadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas dan menentukan persetujuan warga.