SPPL

A. Definisi SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL (Pasal 1 Permen LH 16 / 2012)

B. Kriteria Usaha / Kegiatan Wajib SPPL

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL (Pasal 35 Ayat 1 UU 32 / 2009)

C. Persyaratan Pengajuan SPPL

Mengisi formulir SPPL sesuai Keputusan Bupati Nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilampiri:

1. Fotocopy IPPT/SKTBL/IMB yang sesuai

        2. Sertifikat Tanah yang sesuai

3. Fotocopy KTP Pemohon

D. Prosedur Pengajuan Persetujuan SPPL

(1) Pemrakarsa harus datang sendiri atau memberikan kuasa untuk menyampaikan formulir SPPL yang telah diisi dan ditandatangani kepada Kepala Dinas atau Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Fotocopy IPPT atau SKTBL atau IMB yang sesuai dengan kegiatannya
b. Fotocopy Dokumen Perolehan Tanah
c. Fotocopy KTP
d. Fotocopy akte pendiriaan perusahaan bila pemrakarsa badan hukum atau badan usaha.
e. Surat kuasa bermeterai dan dilampiri KTP asli dari pemrakarsa dan KTP asli yang diberi kuasa bagi pemohon yang tidak dapat datang sendiri.
f. Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan kawasan lindung wajib dilampiri rekomendasi dari instansi yang berwenang
g. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang untuk bangunan dengan ketingian ≥ 20 m dari permukaan tanah.
h. Design IPAL bagi yang berpotensi menghasilkan air limbah
i. Draf siteplan

(2) Pemeriksaan dokumen SPPL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
(3) Kepala Dinas wajib memeriksa SPPL yang telah memenuhi format penyusunan SPPL dan lampiran persyaratan.
(4) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakannya dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.
(5) Kepala Dinas atau camat wajib memberikan persetujuan SPPL atau menolak SPPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan perbaikan).
(6) Kepala Dinas memberikan keputusan persetujuan atau penolakan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak formulir SPPL diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
(7) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki SPPL, direncanakan mengalami perubahan pemrakarsa wajib menyusun SPPL baru.

 

Panduan pengisian SPPL

FORM ISIAN Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)